kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. kawasan pengembangan ekonomi terpadu

(kawasan pengembangan ekonomi terpadu, or KAPET) in 2000 to enhance the development of 13 regions, with a focus on agricultural sectors. Untuk memaksimalkan program ini kegiatan transmigrasi senantiasa digalakkan untuk membangun kawasan berbasis pemanfaatan potensi dalam membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. E. 10 Tahun 1998 KAPET Biak, Papua Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Yapen Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Nabire Kabupaten Manokwari Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Mimika Kabupaten Maberamo Raya 2. 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 3. TENTANG. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUSERNUR KALIMANTAN TENGAH SELAKU KETUA SADAN PENGELOLA. pada wilayah Palu yang bersifat strategis bagi. peluang dan permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan; serta, perumusan arah dan kebijakan pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bandung. Konsep pengembangan KEK Palu telah terintegrasi dengan konsep pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palu, Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi (KAPET PALAPAS), dan pengembangan jaringan jalan nasional Palu-Parigi yang akan menghubungkan perairan Selat Makassar dengan perairan Teluk Tomini. membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang melalui pembangunan dan. Report. NOMOR 71 TAHUN 1996. 04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan. Identifikasi Peluang Ekonomi Produktif Kawasan Pesisir Sebelum melakukan pengembangan, harus mengidentifikasi potensi. In addition, issues such as confusion over the economic zone borders deterred investors. (1997). Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke luar Jawa terutama ke Kawasan Timur Indonesia seperti pembentukan KAPET bertujuan sebagai berikut: Peningkatan pendapatan daerah. Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Status. 09650006 jurusan d 3 manajemen keuangan dan perbankan fakultas ekonomiSelama ini, pengembangan kawasan itu lebih didorong dari pemerintah. bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya. Tempat Penetapan. Penyerahan untuk pengolahan di Kawasan Berikat. The method used in the research is mix method. Permasalahan tersebut dihadapi oleh semua program Local Economic Development (LED) ditingkat pusat, baik program Kawasan Pengambangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Poverty Allocation Rural Urban Linkage (PARUL) maupun rencana pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET). Salah satunya dengan menangkap peluang momentum relokasi investasi asing dari beberapa negara wilayah Asia. Tahun 2014 Sadan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan; b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RTRW provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036). Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram; Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK. Share. Pembaruan ekonomi (pengembangan ekonomi lokal yang dapat menarik investasi dan peluang kerja baru). Recommend Documents. Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan merancang Kawasan Berikat (Bonded Warehouse Zones). 372 kawasan berikat yang ada di seluruh Indonesia. Studi Kajian Analisis Pembiayaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Studi Kelayakan Investasi Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Nomor. Latar Belakang Dalam upaya percepatan pembangunan maka pendekatan pembangunan perwilayahan merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh sebagai strategi pembangunan nasional. Ada 14 KAPET, yang terdiri dari 12 KAPET di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan dua KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . Katakunci : kawasan pesisir, terpadu, pengelolaan. Pasal 4 ayat (1). Kementerian Perindustrian terus mendorong upaya percepatan pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. 23 Tahun 2014, Perpres No. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias; Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya. Favorit. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan b. “Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Subregional. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu PP No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA. Buku Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Nusantara 2015 - 2019 merupakan buku yang berisi rangkuman tentang potensi dan sebaran komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan metropolitan b. Mengadopsi program pemeritah pusat berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, maka pada tahun 2018, Pemkab Purbalingga membuat Kawasan ekonomi terpadu di Desa Gambarsari dan Desa Muntang. KEPPRES. Hal itu sebagai upaya percepatan. 19 Jan 1998. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU Keputusan Menteri KeuanganANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Oleh : RIRIN KURNIAWATI L4D004128 Pembimbing. Studi Kajian Analisis Pembiayaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Studi Kelayakan Investasi Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Pengembangan program dan kegiatan Local Economic Development (LED) di tingkat pusat tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Presiden Republik Indonesia. TENTANG. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET); 55. bahwa berdasarkan pertimbangan. Pertanyaan. Kebijakan pembangunan nasional sebelumnya telah menentukan ada 13 kawasan ekonomi terpadu yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SARARINDA,. The method used in the research is mix method. Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu. "Rata-rata partisipasi swasta ini kuran. Tanjung Api-Api sebagai KEK setidaknya telah tertera dalam dokumen Dewan Nasional KEK Indonesia berjudul Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021. MENU. Kawasan ekonomi khusus c. keberadaan pos pelayanan terpadu; dan h. KAPET Sasamba termasuk dalam wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN, yang tergabung dalam BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area. KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dipandang perlu mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di wilayah timur. Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare terbentuk berdasarkan Keppres No. Pasal 1 Keputusan Presiden, 89 TAHUN 1996 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 (1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini. Konsep. 1 MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU (KAPETDU) DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN Diabstraksikan oleh Prof Dr Ir Soemarno MS Bahan kajian dalam MK. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah. Pada tahun 2009, usaha. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996 tentang. Keberadaan KEK di beberapa wilayah diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, pemeretaan pembangunan, hingga peningkatan sumber daya manusia. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS! 82. Preview. KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. (rep/fsr) ***Secara sosial ekonomi dan lingkungan, desa memiliki hubungan dinamik dengan wilayah lainnya khususnya kota. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. 201010190511039 santika meilina nim. Setelah KAPET Sabang berubah menjadi BPKS wilayah KAPET Sabang direlokasi ke daratan Aceh dengan wilayah kerja baru mencakup Kabupaten Aceh Besar Pemko Banda Aceh dan. The designation of an area as a KAPET is set out in a specific Presidential Decree. Mengkaji dampak pengembangan PLBNdi Kawasan Perbatasan Motaain terhadap biaya perdagangan, intensitas kegiatan perdagangan, pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi; 3. Menimbang: bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan pembebasan Bea Masuk. Kurniawati, Ririn (2006) ANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, analisis ekonomi, dan strategi pengembangan kawasan terpadu budidaya ikan air tawar di Kabupaten Banyumas. KAJIAN DAMPAK EKONOMI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. PENGELOLAAN SECARA TERPADU Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (integrated coastal zone. Lantas, apa itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu? Ketentuan umum mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di antaranya tercantum dalam Keputusan Presiden No. Pengembangan Kawasan Strategis di wilayah Kota Bima meliputi: Kawasan strategis nasional; Kawasan Pengembangan Ekonomi . Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Dasar Hukum Keputusan Presiden No. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung; 11. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 1. b. Tidak ada folder. Model ini mengadopsi konsep growth centers (growth pole) , yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan. Read Later. Di tingkat dunia, China merupakan negara dengan jumlah Kawasan Ekonomi Khusus terbanyak,. Program ini diluncurkan pada periode pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1996 dan dimatangkan pada. 176 Tahun 2014Sebelumnya pada 1970, mulai dikenal adanya pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas,. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dipandang perlu mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu. Pasal 1. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH KOTA BITUNG DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU William Agustinus Areros Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsrat Manado E-mail : areros. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. Kompetensi Inti Industri Daerah. Akses ini. (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Bima diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnyaUpaya pengembangan sumber daya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah dan tata ruang dapat dilakukan dengan mengembangkan wilayah yang terfokus pada kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Bentuk. Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri. BRC) yang merupakan perusahaan asing milik Singapura melakukan perencanaan pengembangan Wisata untuk meningkatkan daya tarik. bahwa penetapan Kotamadya Sabang sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu perlu dilakukan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Model ini mengadopsi konsep growth centers (growth pole) , yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan. Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak,. Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau yang disingkat KAPET adalah salah satu program pemerintah pusat untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tiga belas wilayah Indonesia, termasuk di Natuna. Kawasan tertinggal e. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Okt 2000. Share. Keputusan Presiden. Dampak Pengembangan Kawasan Metropolitan Ajatappareng 1) Aspek Ekonomi Di tahun 2011 ke-lima daerah lingkup Ajatappareng ini disetujui secara nasional sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dimana secara resmi tertuang dalam peraturan presiden yang berlaku mulai 1 April 2011. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Latar Belakang 1. Pasal 1. , Dewi. Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana. Kebijakan Dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan KASABA Salah satu program pembangunan daerah yang ditujukan untuk mempercepat pengembangan wilayah yang tertuang. Penelitian ini be-rtujuan pertama untuk mengetahui laju pertumbuhan daerah dan tingkat perkembangannya antardaerah dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, antardaerah kawasan dengan daerah bukan kawasan, antardaerah bukan kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. BAHAN DAN METODE 2. Kawasan Timur Indonesia 20 Oktober 2000 11826 Print Dari sedemikian kompleks permasalahan yang dihadapi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pendekatan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) patut dihargai karena merupakan salah satu tool yang sangat potensial dalam menangani keberagaman permasalahan yangKawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang dikembangkan di Kota Pasuruan merupakan Kawasan Strategis Ekonomi Terpadu yang dikembangkan di wilayah utara yang meliputi Kelurahan Ngemplakrejo, Tambaan, Panggungrejo, Mayangan dan Trajeng 3 Kawasan perdagangan dan jasa Seiring perkembangan Kota Pasuruan maka. PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. 50KB) (1)ANALISIS POTENSI EKONOMI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET BIMA) DAN NON KAPET DI PROPINSI NTB MAKALAH Oleh : Angga panca prahara NIM. Salah satunya di Provinsi Papua, yang dikenal dengan. A+ A-reset. bahwa organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerjaPengembangan Agroindustri dan agrowisata terpadu diperlukan untuk pengembangan ekonomi perdesaan di DAS Kali Bekasi. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Aesesa; b. Studi Kajian Analisis Pembiayaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Studi Kelayakan Investasi Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Masters thesis, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO. COM, MEULABOH – Guna meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat sesuai amanah dari pemerintah, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat meluncurkan kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Agrowisata Kota Mandiri yang berlangsung di gampong setempat, Minggu. Figure 12 Kawasan wisata di kabupaten nerekang B. id ABSTRAK. Favorit. 9 year. Kawasan Ekonomi Terpadu. 150/2000. 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare terbentuk berdasarkan Keppres No. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Inilah yang menjadi penyebab kurang berhasil dan bahkan ada Kapet yang kini hanya sekadar papan namanya saja," ujarnya dalam diskusi Masalah-Masalah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Secara Nasional, Badan. pemerintah telah membentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Timnas KEKI) berdasarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian No Kep-21/M. Menu Peraturan. pusat KAPET di setiap kawasan dapat mendorong. The program was launched during the period of President Suharto’s administration in 1996 and was finalized in 1998 through Presidential Decree No. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. ” Dalam FGD Kebijakan dan Arah Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dalam Mendukung Implementasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 26 November 2013. Dalam pembangunan MRT Jakarta fase 1 koridor selatan. pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009. 9 year. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima; Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK. Secara ekonomi dan sosial dapat. Hal ini sesuai dengan arahan dan komitmen yang tertuang dalam Garis-garis Besar. KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) adalah kawasan yang oleh Pemerintah Pusat didorong dan diprioritaskan pertumbuhannya karena mempunyai keunggulan ekonomi dibandingkan kawasan lainnya yang ada di provinsi. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Pasalnya kawasan Jawa Barat bagian selatan dinilai lebih tertinggal dibandingkan dengan kawasan lainnya. Proses Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (KEPPRES). Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. 3. Author: Herman Tanuwidjaja. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan c. 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito ( KAPET DAS KAKAB); 8. Penelitian ini merupakan analisis perbandingan potensi ekonomi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tambora dengan kabupaten/kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat. Magister thesis, Universitas Brawijaya. Menu Peraturan. dalam suatu kota dikembangkan konsep ‘jalur wisata’. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU.